Kaderisasi di Tanah ‘Kerbau’, Kemanakah Dirimu?

Oleh : Farid Dimyati*

 

           Kampus peternakan adalah kampus yang syarat akan gemerlapnya dunia kemahasiswaan. Jam kerja bagaikan tak berlaku di kampus ini, siang malam geliat aktivitas mahasiswa terlihat di setiap sudut kampus, komplek utara dan selatan setiap saat dipenuhi oleh wajah-wajah sang pembaharu yang dalam bahasa antah berantah khas dunia mahasiswa sering disebut “agent of change”. Di sela-sela kesibukan kuliah dengan lapisan praktikum yang maha dahsyat padatnya, tentulah menjadi tantangan tersendiri bagi sekelompok mahluk yang konon dinamakan aktivis mahasiswa. Mereka harus berjibaku dalam membagi waktu antara kuliah kelas, praktikum lapang, serta kegiatan kemahasiswaan. Tentunya sering pulang malam dan sedikit tidur adalah ciri khas sekelompok manusia-manusia “aneh” ini. Label mahasiswa tukang protes, sering bolos, dan banyak “bacot” adalah hal yang biasa didengar oleh mereka. Namun semua anggapan yang terkesan miring itu tentunya tidak benar, karena menurut penulis sendiri, orang-orang seperti merekalah yang justru mampu menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya, mereka bukan mahasiswa yang hanya duduk manis mendengarkan paparan dosen yang sangat apik di ruang kelas, namun di luar kelas pun mereka anggap sebagai ruang belajar yang sangat nyata untuk kebermanfaatan perkembangan karakter mereka.

            Deskripsi diatas hanyalah sebuah pengantar untuk membedah kasuistik yang katanya ada sedikit ketidaklancaran proses kaderisasi di kampus “bubalus” (read: peternakan). Proses pemira (pemilihan raya) yang terkesan tidak berjalan lancar dengan sepinya pendaftar capres dan cawapres BEM, menggelitik penulis yang memang pernah mengeyam pendidikan di kampus coklat ini. Kabar burung yang sempat terdengar ditelinga penulis, konon katanya salah satu penyebab sepinya pendaftar adalah tentang syarat standar nilai IPK  yang cukup tinggi. Standar IPK capres-cawapres yang dipatok 2.75 sebenarnya layak untuk syarat pencalonan sekelas presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa yang memang dijadikan tolak ukur sebuah konsep kepemimpinan mahasiswa memang sudah selayaknya tidak terkesan menjadi sekumpulan mahasiswa “bodoh”, walaupun memang definisi sebuah kebodohan setiap orang berbeda-beda, termasuk penulis juga tidak sepakat jikalau definisi mahasiswa yang pintar atau pun yang bodoh hanya diukur dari tinggi rendahnya nilai IPK ( silahkan baca teori Multiple Intelligence karya Prof. Howard Gardner psikolog Universitas Harvard ). Akan tetapi perlu diingat bahwa secara umum definisi tingkat kebodohan oleh kebanyakan mahasiswa dan masyarakat adalah tinggi rendahnya nilai IPK. Kita tidak bisa secara egoistis memaksakan teori multiple intelligence untuk dipahami dan diyakini oleh semua orang, Maka dari itu sudah selayaknya seorang aktivis juga sepatutnya memiliki nilai IPK yang tinggi. Memang, sebuah kegiatan kemahasiswaan tidak ada kaitannya dengan nilai IPK, karna memang wilayahnya yang berbeda dan didalam kegiatan riil kemahasiswaan bukan ditanya IPK-nya berapa, tetapi pertanyaan tentang apa yang sudah anda perbuat untuk mahasiswa, apa yang sudah anda perbuat untuk masyarakat, itulah sebuah pertanyaan yang wajib dijawab oleh kalangan penggerak (read:aktivis), namun sekali lagi perlu diingat bahwa nilai akademik tidak terlepas dari baju seorang mahasiswa, akademik dan kemahasiswaan adalah sebuah paket yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Seandainya memang syarat IPK untuk nyapres yang tadinya 2.75 tetap baku menjadi dasar persyaratan dan tetap tidak ada yang mendaftar? muncul pertanyaan menggelitik dibenak penulis, berapakah rata-rata nilai IPK para aktivis di tanah fapet sekarang? Apakah tidak ada yang mencapai 2.75? seandainya memang demikian, rasa-rasanya perlu ada reformasi budaya organisasi secara besar-besaran di kampus coklat ini agar kalangan aktivis bukan termasuk kategori mahasiswa “bodoh’. Pembahasan yang cukup panjang ini baru mengupas satu alasan kenapa sepinya pendaftar capres-cawapres, solusinya memang tak ada pilihan lain kecuali harus menurunkan standar IPK untuk persyaratan, sehingga proses regenerasi di lembaga eksekutif tetap berjalan.

            Kemudian, seandainya nilai IPK bukan sebagai alasan utama sepinya pendaftar, yang paling logis untuk dianalisis adalah adanya indikasi pengkaderan dan budaya organisasi yang kurang baik, egosentrisme kepemilikan kader seharusnya dibuang jauh-jauh dibenak aktivis mahasiswa, dunia kemahasiswaan bukan dunia persaingan destruktif antar lembaga mahasiswa, yaitu manakala kader terbaik sengaja tidak dimunculkan hanya karena alasan ketakutan kader tersebut akan meninggalkan ‘rumah” yang telah membesarkannya, hal itu sungguh sikap yang kurang terpuji oleh seorang aktivis, justru semestinya dibalik, kader-kader terbaiknya dimajukan untuk menjadi capres-cawapres, karena hakekatnya pertarungan politik mahasiswa secara sehat adalah ketika mereka semakin ramai memajukan para kader terbaiknya untuk bertarung dalam ajang pemilihan raya, karena salah satu indikator adanya dinamika kampus adalah manakala terjadi pertarungan positif dalam meraih kursi tertinggi yaitu presiden BEM. Sungguh sebuah proses pengkaderan yang amat buruk seandainya alasan diatas benar adanya sebagai salah satu penyebab sepinya pendaftar calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Pada akhirnya sesuai judul artikel diatas, kemanakah kaderisasi di tanah ‘kerbau’?, sepertinya menurut sudut pandang penulis memberi judul yang layak jikalau melihat dinamika organisasi kampus coklat demikian adanya, beberapa anjuran yang ditawarkan penulis untuk pembenahan antara lain, 1)  aktivis harus bisa menyeimbangkan kegiatan akademik dengan organisasi agar nilai IPK tidak termasuk dalam kategori rendah, 2 ) budaya egosentrisme harus segera dihilangkan di masing-masing organisasi, jadikan BEM sebagai lembaga pemerintahan mahasiswa yang wajib dihormati oleh semua organisasi dibawah koordinasinya, 3) pola pengkaderan harus ada pembenahan, mahasiswa bukan kader yang hanya milik organisasinya, disisi lain ia adalah kader terbaik kampus juga yang patut diapresiasi dan sudah selayaknya didorong untuk semakin berkembang, bukan sebaliknya yaitu dikurung dengan tidak boleh keluar sarang, 4) kembalikan semangat persatuan di ranah fapet karna kitorang semua saudara, sudah semestinya pemilihan raya dijadikan sebuah pertarungan politik mahasiswa yang positif bukan sebagai ajang penjegalan antar lembaga mahasiswa, apalagi dijadikan ajang penjegalan kadernya yang ingin berkembang. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup Mahasiswa Peternakan!!

Ket : * Mantan mahasiswa nakal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s